Kebijakan Lintas Instansi dalam Upaya Penanggulangan AI di Indonesia

Akhir tahun 2003, dunia perunggasan di Indonesia dihebohkan dengan adanya wabah avian influenza (AI) / flu burung. Penyakit ini banyak menimbulkan kematian unggas (hampir 90%), penurunan produksi telur dan penurunan persentase penjualan daging dan telur yang mengakibatkan banyak peternakan perunggasan di Indonesia ”gulung tikar ” (Dharmayanti et al. 2005).

Wabah avian influenza atau flu burung (yang disebabkan oleh virus subtipe H5N1) yang terjadi saat ini, pertama kali terdeteksi pada unggas di Korea Selatan pada bulan Desember 2003. Virus ini secara bertahap terus berkembang dan menyerang burung peliharaan, burung liar dan burung yang bermigrasi serta hewan lain seperti babi, kucing dan harimau, dan terus menyebar ke negara-negara lain.

Saat ini virus ini telah menyerang unggas di 12 negara, termasuk Indonesia.  Hingga saat ini, tercatat 150 juta ayam yang mati atau dimusnahkan karena terserang flu burung. Virus flu burung terus terdeteksi di 6 negara, yaitu Vietnam, Indonesia, Thailand, Cina, Kamboja dan Laos. Keadaan ini sangat menghawatirkan terlebih lagi dengan adanya penemuan mutasi virus AI pada ayam yang terinfeksi. Virus yang bermutasi ini dapat menular ke manusia sehingga penyakit ini termasuk penyakit zoonosis. Virus AI yang paling cepat bermutasi dan merupakan virus epidemic of highly pathogenic avian influenza (HPAI) disebabkan oleh H5N1 (Dharmayanti et al. 2005).

Suatu hal yang dikhawatirkan dunia saat ini yaitu munculnya sub tipe baru virus influenza pada manusia yang berasal dari mutasi adaptif atau reassortment genetis yaitu tercampurnya virus influenza pada hewan dan manusia. Virus sub tipe baru ini akan mampu dengan cepat dan mudah menular dari manusia ke manusia.

Menurut laporan Deptan RI (2006), salah satu propinsi tertular AI dengan populasi unggas air tertinggi di Indonesia adalah propinsi Jawa Barat. Berdasarkan laporan akhir FKH IPB dan Deptan RI (2006), Kabupaten Bogor dan Sukabumi merupakan kabupaten yang tertular AI. Kedua kabupaten ini juga memberikan kontribusi terhadap penyediaan produk unggas bagi masyarakat di Ibu Kota Republik Indonesia.

Salah satu kebijakan yang diambil pemerintah dalam upaya pengendalian adalah mengeluarkan 9 (sembilan) langkah strategis, yang salah satunya adalah peningkatan biosekuriti (Deptan RI 2006). Namun pada kenyataanya, pelaksanaan biosekuriti masih sulit dilakukan terutama di peternakan sektor 4 /back yard /non komersil. Hal ini disebabkan pemeliharaan unggas air masih banyak yang bersifat tradisional dan populasinya juga sedikit. Menurut WHO (2005), pemeliharaan unggas yang masih tradisional dan sistem back yard dengan biosekuriti yang rendah menjadi kendala untuk menangani AI di Asia. Songserm et al. (2006) menambahkan, pemeliharaan bebek dengan sistem penggembalaan bebas merupakan faktor resiko outbreak H5N1 pada ayam.

Sehubungan dengan itu, permasalahan flu burung memerlukan penanganan yang integratif dari sisi tatalaksana kesehatan hewan dan kesehatan manusia, dengan prinsip cepat, tepat, sistematis dan berkelanjutan.  Beberapa alasan spesifik pentingnya penanganan secara terpadu adalah karena dampaknya pada:

  1. Usaha peternakan yang menyangkut jumlah populasi ternak yang besar. Jumlah populasi ternak unggas di Indonesia pada tahun 2004 mencapai sekitar 1,3 miliar ekor yang terdiri dari 271,8 juta ekor ayam kampung (ayam buras), 80,6 juta ekor ayan ras petelur, 895 juta ekor ayam ras pedaging dan 35,5 juta ekor itik/bebek. Dari total populasi unggas tersebut hampir 62 persen berada di pulau Jawa, 18 persen di pulau Sumatera, 7 persen di pulau Kalimantan, 6 persen di pulau Sulawesi, dan sisanya 7 persen di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan wilayah lainnya.
  2. Usaha peternakan yang melibatkan banyak pengusaha dan peternak secara langsung dan secara tidak langsung berkaitan ke belakang dan ke depan. Dalam industri perunggasan nasional saat ini melibatkan 15 breeding farms yang menghasilkan Grand Parent Stock, 95 breeding farms yang menghasilkan bibit parent stock, 2.289 perusahaan unggas komersial dengan mempekerjakan 25 ribu tenaga kerja. Sedangkan jumlah rumah tangga peternak yang terlibat langsung dalam usaha pengelolaan ternak unggas mencapai 550 ribu rumah tangga. Total investasi pada industri unggas diperkirakan mencapai US$ 3–3,5 miliar, dan besarnya sirkulasi uang dari usaha perunggasan ini mencapai US$ 5 miliar setiap tahunnya.
  3. Dampak terhadap ketersediaan dan keamanan pangan. Dari industri peternakan unggas ini, Indonesia mampu menghasilkan produksi daging unggas sebanyak 1,2 miliar ton setiap tahunnya atau memberikan kontribusi sekitar 56 persen dari total kebutuhan penyediaan daging hasil ternak. Sedangkan produksi telurnya mencapai 1,164 miliar ton yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan telur konsumsi di dalam negeri.  Dengan adanya kejadian wabah penyakit flu burung tersebut diperkirakan akan menyebabkan penurunan jumlah populasi unggas serta produksi daging dan telur di dalam negeri sebagai dampak langsung dan sebagai akibat menurunnya konsumsi masyarakat terhadap produk unggas.
  4. Potensi penularannya pada manusia dan bahkan perkembangannya menjadi pandemi influenza. Akibat penyebaran wabah flu burung tersebut telah berdampak terhadap manusia. Di Indonesia saat ini sudah terjadi penularan flu burung dari hewan kepada manusia, dan bahkan telah merenggut korban yang cukup banyak. Korban manusia akibat flu burung tersebut masih terus berlangsung dan dikhawatirkan akan berkembang kepada tahap penularan dari manusia ke manusia (pandemic).
  5. Dari Agustus 2003 sampai Januari 2004 angka kematian ternak unggas mencapai 6-10 juta ekor dan produksi telur dan daging mengalami penurunan antara 30-40 persen. Beberapa perusahaan peternakan, khususnya peternakan rakyat gulung tikar karena terjadinya penurunan permintaan telur dan daging.

Sejak pertama dilaporkan terjadinya wabah AI, penyebaran penyakit ini terjadi dengan cepat dan  kejadian penularan virus AI yang terus berulang dan sudah berjangkit pada manusia. Pemerintah segera merespon dengan menerbitkan berbagai kebijakan untuk menghadapi kasus tersebut. Pemerintah daerah baik yang sudah terkena maupun yang masih bebas juga menerbitkan kebijakan-kebijakan penanggulangan.  Namun kebijakan yang dikeluarkan sangat beragam menjadikan kebijakan tersebut cenderung terlihat sangat reaktif dan berlebihan. Bahkan terkesan panik.

Dasar pembentukan peraturan tersebut masih belum cukup kuat dan tidak komprehensif. Apalagi jika masing-masing daerah membuat aturan sendiri, sehingga dapat dibayangkan semakin sulitnya pelaksanaan teknis dilapangan. Bahkan sangat memungkinkan perda satu sama lainnya akan berbeda dan bertentangan.

Untuk lebih lengkapnya silahkan bisa di download file lengkapnya.

download

감사합니다 – Terima Kasih!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s